Recall oleh Rakyat & Referendum
Recall oleh Rakyat & Referendum
Ringkas • Contoh • Negara • Tahun
Apa itu Recall?
Recall adalah mekanisme warga untuk mengakhiri masa jabatan pejabat terpilih sebelum waktunya dengan mengajukan petisi tanda tangan yang memenuhi ambang batas, lalu dilakukan pemungutan suara. Jika mayoritas setuju, pejabat diberhentikan dan bisa diadakan pemilihan pengganti sesuai aturan negara/daerah.
Apa itu Referendum?
Referendum adalah pemungutan suara rakyat untuk menyetujui/menolak isu kebijakan atau perubahan hukum/konstitusi. Bisa mandatory (wajib) atau optional/facultative (opsional atas permintaan warga/parlemen).
Recall vs Referendum
Recall menilai orang/pejabat. Referendum menilai kebijakan/aturan. Keduanya sama‑sama memakai suara rakyat dan sering diawali petisi tanda tangan.
Contoh Recall oleh Rakyat (negara, ambang tanda tangan, tahun)
Negara/Daerah | Jenis Pejabat | Ambang Petisi | Catatan & Contoh (Tahun) |
---|---|---|---|
๐บ๐ธAS – California | Gubernur & pejabat negara bagian | 12% dari suara pemilih pada pemilu terakhir; tersebar min. 1% di 5 county |
2003: Gubernur Gray Davis di-recall → digantikan Arnold Schwarzenegger.
2021: Upaya recall Gubernur Gavin Newsom gagal.
|
๐ฒ๐ฝMeksiko (nasional) | Presiden | 3% pemilih nasional dari min. 17 negara bagian untuk memicu; hasil sah jika partisipasi ≥ 40% | 2022: Referendo de Revocaciรณn de Mandato untuk Presiden AMLO; mayoritas memilih tetap menjabat. |
๐ป๐ชVenezuela (nasional) | Semua jabatan terpilih (termasuk Presiden) | Petisi 20% pemilih; syarat hasil: suara “cabut mandat” harus ≥ suara saat terpilih, serta partisipasi ambang minimum |
2004: Recall Presiden Hugo Chรกvez gagal (tetap menjabat).
|
๐น๐ผTaiwan | Pejabat terpilih (nasional & lokal) | Diatur dalam Civil Servants Election and Recall Act (ambang berubah 2016; tahap petisi lalu pemungutan suara) | 2020: Wali Kota Kaohsiung Han Kuo‑yu di-recall (berhasil), pemilihan pengganti digelar. |
๐ฏ๐ตJepang | Kepala daerah & anggota dewan lokal | Warga dapat ajukan recall sesuai Local Autonomy Act (ambang tanda tangan bervariasi menurut ukuran daerah) | Sejumlah kepala daerah pernah diberhentikan via pemungutan suara lokal. |
๐ต๐ญFilipina | Pejabat lokal | Petisi tanda tangan warga menurut Local Government Code (ambang persentase pemilih terdaftar) | Berbagai recall election lokal pernah terjadi (wali kota, gubernur). |
๐ฌ๐งInggris Raya (UK) | Anggota Parlemen (MP) | Bukan recall bebas oleh warga; Recall of MPs Act 2015 membuka petisi recall jika MP memenuhi pemicu (mis. skors ≥10 hari). Petisi sah jika ditandatangani ≥10% pemilih daerah pemilihan → kursi lowong & pemilu sela. | Contoh: beberapa kursi lowong setelah petisi recall mencapai ≥10%. |
๐จ๐ฆKanada – British Columbia | Anggota legislatif provinsi | Recall and Initiative Act (1995) memungkinkan warga mengajukan recall (ambang tanda tangan per distrik) | Upaya recall terjadi, tetapi jarang berhasil hingga pemilihan sela. |
Catatan: Ambang, masa tunggu, dan tata cara verifikasi tanda tangan berbeda per yurisdiksi. Selalu rujuk regulasi terbaru di negara/daerah terkait.
Jenis‑jenis Referendum (umum)
- Mandatory referendum: wajib digelar untuk isu tertentu (misal amandemen konstitusi).
- Optional/Facultative referendum: opsional, biasanya jika terkumpul tanda tangan warga/parlemen dalam batas waktu tertentu.
- Popular initiative (inisiatif rakyat): warga usul perubahan hukum/konstitusi dengan tanda tangan, lalu diputus lewat referendum.
Contoh Negara dengan Tradisi Referendum Kuat
- ๐จ๐ญSwiss: optional referendum (≈50.000 tanda tangan/100 hari) & popular initiative (≈100.000 tanda tangan/18 bulan). Banyak isu nasional diputus rakyat.
- ๐ฎ๐นItalia: abrogative referendum untuk membatalkan undang‑undang (butuh tanda tangan/dukungan tertentu).
- ๐ณ๐ฟSelandia Baru: citizens‑initiated referenda (non‑mengikat) tentang isu kebijakan.
Indonesia: Ada berapa UU/Peraturan tentang Referendum?
Ringkas:
- Dulu (Orde Baru) ada 1 Undang‑Undang: UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum (khusus untuk rencana perubahan UUD 1945).
- Sekarang tidak ada UU referendum yang berlaku secara umum. UU No. 5/1985 telah dicabut oleh UU No. 6 Tahun 1999. TAP MPR terkait referendum juga telah dicabut pada 1998.
Implikasi: kerangka hukum Indonesia saat ini tidak menyediakan mekanisme referendum umum maupun recall oleh warga dengan petisi tanda tangan untuk pejabat nasional. Pergantian anggota DPR dilakukan lewat PAW oleh partai, bukan recall rakyat.
Contoh Ringkas (Timeline)
- ๐บ๐ธCalifornia 2003 – Recall Gubernur Gray Davis: berhasil → pemilu pengganti, Arnold Schwarzenegger terpilih.
- ๐บ๐ธCalifornia 2021 – Recall Gubernur Gavin Newsom: gagal (tetap menjabat).
- ๐ป๐ชVenezuela 2004 – Recall Presiden Hugo Chรกvez: gagal.
- ๐น๐ผTaiwan 2020 – Recall Wali Kota Kaohsiung Han Kuo‑yu: berhasil.
- ๐ฒ๐ฝMeksiko 2022 – Referendo revocatorio untuk Presiden AMLO: partisipasi di bawah 40% ambang sah nasional; hasil tidak mengubah jabatan.
- ๐ฌ๐งUK (sejak 2015) – Petisi recall MP: sah jika tanda tangan ≥10% pemilih setelah ada trigger (mis. skors ≥10 hari) → kursi lowong & pemilu sela.
Tips Menyusun Draft Aturan (umum)
- Tujuan & cakupan: pejabat apa saja yang dapat di‑recall.
- Ambang petisi: % pemilih terdaftar + sebaran wilayah + tenggat hari.
- Verifikasi: cara validasi tanda tangan (offline/online, audit).
- Jeda waktu: kapan recall boleh diajukan (mis. setelah ½ masa jabatan) & masa bebas recall di akhir masa.
- Surat suara: pertanyaan tunggal yang jelas (ya/tidak), serta apakah ada ballot pengganti pada hari yang sama.
- Ambang hasil: mayoritas sederhana? partisipasi minimal?
- Pendanaan & transparansi: batas biaya kampanye, pelaporan publik.
Comments
Post a Comment